Cak Sholeh: Perketat Protokol Kesehatan Jauh Lebih Baik daripada Sering Lakukan Rapid Test

Muhammad Sholeh dalam overview live Tribunnews.com, Kamis (2/7/2020) mengaku lebih baik memperketat protokol kesehatan daripada meminta rapid test.

YouTube Tribunnews
Hasil tangkap layar overview live Tribunnews.com, yang mengangkat tema "Terjepit Biaya Tes Rapid", Kamis (2/7/2020). Dalam overview tersebut, turut hadir Juru Bicara Satgas COVID-19 RS UNS Tonang Dwi Ardyanto dan Advokat Muhammad Sholeh. 

TRIBUNNEWSWIKI, Surabaya - Pengacara penggugat aturan rapid test, Muhammad Sholeh dalam overview live Tribunnews.com, Kamis (2/7/2020) mengaku lebih baik memperketat protokol kesehatan daripada meminta masyarakat untuk sering melakukan rapid test. Terutama bagi mereka yang sering melakukan perjalanan ke luar kota.

Bagi pria yang akrab disapa Cak Sholeh itu, mematuhi protokol kesehatan saja sudah cukup daripada harus mengeluarkan banyak biaya untuk melakukan rapid test.

"Kita bicara kondisi ekonomi masyarakat, setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini setengah lumpuh. Orang masih takut keluar kota dan belum tentu punya duit apalagi diperberat aturan yang mahal," terangnya.

Menurut Cak Sholeh, berdasar aturan Menteri Kesehatan, melakukan social distancing dan memberlakukan protokoler kesehatan saja sudah cukup aman.

"Menjaga protokoler kesehatan termasuk juga menjaga imunitas tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Jangankan COVID-19, kita pun tidak akan terkena flu jika memiliki imunitas tinggi," imbuhnya.

Selain itu, Cak Sholeh jug membicarakan tentang perekonomian masyarakat yang sangat tidak memungkinkan mereka untuk melakukan rapid test secara rutin.

"Kita bicara kondisi ekonomi masyarakat. Pasca PSBB ini setengah lumpuh. Orang masih takut keluar kota dan belum tentu punya duit apalagi diperberat aturan yang mahal," ujarnya.

Cak Sholeh juga menyorot adanya perbandingan harga yang mencolok antara rumah sakit dan maskapai dalam menyediakan layanan rapid test. Ia menanyakan, seberapa akurat kualitas dari rapid test dengan berbeda harga itu.

"Di luar negeri ini nggak ada aturan rapid test. Ini yang berbicara anggota ombudsman nasional," tutur Cak Sholeh.

Menurutnya, sebagai warga negara perlu menguji dan mengoreksi hal tersebut.

Kembali Buka di Masa New Normal, Hotel Kampi Perketat Protokol Kesehatan

Usai PSBB, Warung Pak Umar Akan Tingkatkan Protokol Kesehatan Bagi Karyawan dan Pengunjung

Advokat kondang ini mengaku rapid tes tidak ada gunanya. Apalagi dibebankan kepada calon penumpang baik pesawat maupun kereta api.

"Pekan lalu di salah satu stasiun televisi nasional ada diskusi dengan pakar epidimologi. Dia mengatakan rapid test tidak ada gunanya. Menurutnya, yang bagus itu anti-gen. Saya melihatnya begini, rapid test massal sudah dilakukan pemerintah, kemudian diwajibkan ke penumpang yang akan melakukan perjalanan. Ini tidak logis. Kalau saya di mall apa jaminannya. Nanti muncul lagi bisa-busa keluar rumah rapid test lagi," terangnya.

Oleh karenanya, menurut Cak Sholeh sangat tidak tepat bila gugus tugas COVID-19 turut mewajibkan rapid test bagi calon penumpang. Padahal Kemenhub dan Kemenkes tidak mewajibkan hal tersebut.

Rencananya, Senin (7/7/2020) pekan depan, Cak Sholeh akan menggugat kebijakan rapid test ke Ombudsman agar dihapus.

"Kita akan mendatangi Ombudsman, supaya mencabut surat edaran nomor 7 dan 9. Kalau memang ada masukan yang harus dilalui operator. Bukan domain gugus tugas. Setelah itu kami tetap bersuara supaya Mahkamah Agung (MA) segera memutus gugatan kita. Supaya ada kepastian hukum untuk puluhan ribu calon penumpang dan masyarakat," tandasnya.

Ikuti kami di
Penulis: Akira Tandika
Editor: Nur Afitria Cika Handayani
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved