Pendapat Sosiolog UIN Sunan Ampel Surabaya Soal PPKM Darurat

Sosiolog UIN Sunan Ampel Surabaya Andri Arianto berpendapat, pastinya ada penolakan dari masyarakat terhadap PPKM Darurat.

Editor: Akira Tandika
Dok. Pribadi
Penutupan ruas Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Gresik saat PPKM Darurat. 

SURYAWIKI, SURABAYA - Sosiolog Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya Andri Arianto berpendapat, pastinya ada penolakan dari masyarakat terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. 

"Permasalahannya di masyarakat Surabaya dan sekitarnya, serta masyarakat yang masuk di Surabaya apakah memahami atau tidak PPKM Darurat," terangnya.

Meskipun banyak yang mengeluhkan penurunan pendapatan secara drastis, Andri meyakini, masyarakat pasti bisa bertahan secara ekonomi di masa pandemi.

"Karena pemerintah masih memberi ruang. Menurut saya tidak ada masalah mekanisme bertahan, kalau PPKM sampai tanggal 20 masyarakat masih mampu," paparnya.

Untuk mengatasi itu, masyarakat harus benar-benar sadar secara informasi tentang bahaya gelombang kedua penyebaran COVID-19.

Andri mengaku khawatir, apabila masyarakat masih belum sadar, pemerintah bisa memperpanjang PPKM. Maka, dampaknya bisa bertambah menjadi runyam.

"Sanksi yang ada bukan hanya sebagai efek jera. Tapi efek kesadaran bahwa pandemi gelombang kedua varian baru, dan lain lain memakan banyak korban yang terkena dampaknya. Yang jelas penanganan bersama, gotong royong membantu satu sama lain," paparnya.

Ia menilai, selama masa PPKM Darurat, pemerintah tetap masif turun ke masyarakat melakukan sosialisasi dan edukasi demi kesadaran bersama.

Pemerintah juga meyakinkan bahwa masyarakat sadar, dan mampu, mengantisipasinya dengan protokol kesehatan yang tepat.

"Sehingga nantinya pemerintah bisa tenang setelah lepas dari ppkm," pungkasnya. (Febrianto Ramadani)

Sumber: Surya
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved