Pakar Unair: Komunikasi Publik jadi Masalah dalam Pandemi

Menurut Pakar Komunikasi dan Politik Unair Dr Suko Widodo salah satu yang menjadi masalah dalam penanganan covid-19 adalah komunikasi publik.

Editor: Akira Tandika
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Kader PKK, Lia Nur Jauharatul Mardiah (42) mengenakan APD baju hazmat melambaikan tangan kepada anak kecil dari balik kaca jendela saat membawa makanan untuk dibagikan kepada warga yang terpapar Covid-19 di Gang Cisitu Lama 1, RW 11, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (22/2/2021). Langkah proaktif yang dilakukan pengurus dan kader PKK RW 11 membagikan makanan kepada warga yang sedang melakukan isolasi mandiri ini sebagai kebersamaan saling membantu dalam menangkal penyebaran Covid-19. Selain itu, warga juga membatasi akses jalan gang dan mendirikan posko Covid-19 selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). 

SURYAWIKI, SURABAYA - Salah satu yang menjadi masalah dalam penanganan covid-19 adalah komunikasi publik. 

Pakar Komunikasi dan Politik Universitas Airlangga Dr Suko Widodo menyoroti pernyataan Presiden dalam Sidang Kabinet Terbatas dan saat mengevaluasi PPKM Darurat, Presiden mengeluhkan komunikasi publik para pejabat. 

Menurut Suko hal tersebut benar adanya, karena sejauh ini pemerintah lebih banyak bersosialisasi daripada berkomunikasi. 

“Pemerintah lebih banyak menyampaikan instruksi. Bukan malah mendengarkan apa yang dirasakan rakyat," ujarnya, Sabtu (24/7/2021). 

Komunikasi, menurutnya, bukan sekedar bicara tetapi juga wajib mendengarkan suara masyarakat. Mestinya, komunikasi publik juga dikelola secara profesional.

Dimulai dengan memahami karater dan kondisi masyarakat. 

“Jika perlu lakukan riset untuk mengetahui persis kondisi warga. Jangan dikira-kira saja,"imbuh Suko.

Dalam situasi darurat, ia menilai pemerintah jangan hanya menjadi instruktor atau tukang menginstruksi. 

Tetapi juga harus bisa berkolaborasi, karena nyatanya apa yang dilakukan pemerintah juga masih belum memenuhi harapan.

“Bahkan tak jarang menambah beban masyarakat, saat ini dibutuhkan solidaritas bersama. Masyarakat juga perlu dilibatkan total menjaga kesehatan dan menghindari covid,"tegasnya. 

Karena itulah,  komunikasi publik sangat essensial dalam upaya membangun solidaritas masyarakat mengatasi covid-19. 

Pada sisi lain, Suko menyatakan bahwa jika komunikasinya tak segera diperbaiki, maka tingkat kepercayaan kepada presiden maupun pemerintah bisa runtuh. 

"Fungsi komunikasi perlu dimaksimalkan dengan cara-cara yang tepat. Komunikasi Publik bisa memulihkan kepercayaan manakala komunikasinya disertai dengan kejelasan, kejujuran dan empati. Kepercayaan sangat dibutuhkan untuk melahirkan soliditas warga,"tegas pria yang sering meneliti komunikasi politik ini.

Iapun menyarankan agar satgas Covid yang dilapangan dilatih berkomunikasi. Agar bisa sabar dan tidak mudah terpancing reaksi warga di lapangan

"Lakukan pendekatan personal kepada para tokoh potensial  yang berseberangan dengan kebijakan. Buat pusat komunikasi publik, yang menyadiakan multi plastform, serta sediakan data akurat dan layanan yang komunikatif
Lakukan kerjasama dengan lembaga media,"pungkasnya. (Sulvi Sofiana)

Sumber: Surya

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved