Mochamad Nur Arifin, Bupati Trenggalek Jamin Ketersediaan Faskes bagi Warganya

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin mengajukan pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk tangani Covid-19.

Editor: sulvi sofiana

SURYA WIKI, Surabaya - Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin mengajukan pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk tangani Covid-19.

Nilainya tak kecil, sekitar Rp 250 miliar. Lebih dari separuh dari nilai itu, sebanyak Rp 150 milar akan dipakai untuk membangun fasilitas kesehatan khusus pasien Covid-19.

Dengan perencanaan itu tersebut, politisi PDI Perjuangan itu berharap akan lebih banyak nyawa warganya yang bis diselamatkan di tengah pagebluk yang belum berkeujungan.

Berikut detail cerita bupati muda yang akrab disapa Mas Ipin saat menghadapi pandemi :

 

Fasilitas Kesehatan Untuk Covid-19 Terbatas

Selama menjabat, momentum pandemi dirasa Mas Ipin menjadi yang terberat. Berbeda dengan di awal pandemi dimana banyak orang tanpa gejala (OTG).

"Tapi sekarang ini, gejala klinisnya memang memburuk. Kemudian fasilitas kesehatan (faskes) ini seberapa pun kita punya, rasanya seperti tidak cukup,"ujarnya.

Mungkin mudah,lanjutnya, jika hanya membutuhkan ruang isolasi saja. Ibarat kata tidak ada gedung yang bisa dipakai, masih ada pendopo dipakai.

"Tapi ini yang dibutuhkan tak hanya itu. Yang kita butuhkan, misalnya, ada orang yang harusnya diambil dindakan operasi karena positif Covid. Tapi ruang operasi kita yang bertekanan negatif belum ada,"kenangnya.

 

Fokus Pandemi, Investasi Berkurang

Kemudian dalam dua tahun ini, kita terkendala refocusing anggaran. Menurutnya, refocusing ini kan digunakan untuk menangani suatu hal yang darurat. Tapi masalahnya, kebanyakan tidak bernilai investasi.

"Jadi sebenarnya dalam dua tahun ini, kita ini buang-buang duit untuk menangani hal yang darurat. Tapi mungkin setelah covid selesai, tidak kita rasakan lagi manfaatnya,"urainya.

Seingga hampir selama dua tahun pemerintah tidak melakukan satu investasi yang berarti. Semuanya dikerahkan, difokuskan untuk menangani Covid.

Padahal kan 2021 ini pun, sebelum refocusing, pihaknua sudah minta di setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) agar ada slot untuk penanganan covid seperti prokes dan lain-lain.

"Artinya, di APBD regular pun, proporsi terbesarnya sudah untuk covid. Kemudian di-refocusing lagi. Jadi gambarannya, hampir 50 persen APBD untuk gaji, 25 persen untuk covid, dan 25 persen yang sisanya baru untuk program dan pembangunan,"lanjutnya.

Nah, kondisi ini kan cukup sesak. Ketika pendapatan daerah dan pendapatan negara turun,tetapi kebutuhannya justru meningkat. Menyiasati semua ini tidak gampang.

Belum lagi dari sisi masyarakat yang kelelahan juga. Sehingga ketika kita ngomong pembatasan atau lainnya, kasihan juga masyarakat ini.


Kekurangan IGD Khusus Covid

Ikuti kami di
KOMENTAR
1434 articles 182 0

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.


Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved