Prof Dr dr Sutarno SpTHT SpKl SH MH CMC Soroti Undang-undang Bidang Kesehatan

Prof Dr dr Sutarno SpTHT SpKl SH MH CMC merupakan guru besar ilmu hukum Universitas Hang Tuah (UHT) Surabaya.

Editor: sulvi sofiana
SURYA/SULVI SOFIANA
Prof Dr dr Sutarno SpTHT SpKl SH MH CMC 

SURYA WIKI, Surabaya - Prof Dr dr Sutarno SpTHT SpKl SH MH CMC merupakan guru besar ilmu hukum Universitas Hang Tuah (UHT) Surabaya.

Tahun 2000-2001, berdasar profesi keilmuan Prof Sutarno  mengabdikan diri mengajar pertama kali di Fakultas Kedokteran UHT  Surabaya. Namun,  ia mulai tahun 2007 beraliansi mengajar keilmuan Hukum di Fakultas Hukum UHT Surabaya, hingga ditetapkan sebagai Guru Besar melalui Surat Keputusan (Skep) dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia ttd Menteri Nadiem Anwar Makarim, ternomor: 53257/ MPK.A/ KP.05.01/ 2021 tanggal 01 Agustus 2021. 

Dalam orasi ilmiah pengukuhan guru besarnya pada Sabtu (1/10/2021) Prof Sutarno membahas Pengaturan Peraturan Perundangan tentang Eutanasia dan Pelayanan Paliatif Dalam Menghadapi Kematian Alamiah di Indonesia. 

Pria kelahiran Semarang 20 Juni 1950 ini mengungkapkan di Indonesia, saat-saat menjelang kematian belum diatur sebagai tahapan upaya pelayanan kesehatan tersendiri didalam peraturan perundangan yang ada.

“Pedekatan atau kegiatan pelayanan kesehatan dalam hukum positif Indonesia hanya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitative, sedangkan pelayanan paliatif belum dimasukkan untuk diatur tersendiri, kecuali dalam suatu peraturan perundangan setingkat Permenkes,”urai pria yang juga berprofesi sebagai seorang dokter spesialis THT Kelautan ini.

Eutanasia pasif dikatakan sebagai Rektor UHT Surabaya periode 2008-2012 ini hakekatnya adalah membiarkan kematian secara alamiah sudah diatur dalam Permenkes Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Penentuan Kematian Dan Pemanfaatan Organ Donor, dengan demikian sudah ada aturan diperbolehkannya eutanasia pasif dengan persyaratan khusus yang ketat.

“Mengingat jumlah lansia di Indonesia yang semakin besar akibat kemajuan cara-cara pengobatan penyakit khronis dan makin panjangnya harapan hidup dinegara ini, maka perlu segera dibuat peraturan setingkat undang-undang yang memuat paliatif sebagai upaya kesehatan, atau merevisi undang-undang dibidang kesehatan yang sudah ada,”lanjut suami dari Dr Maryati SPd MARS MH ini.

Undang-undang dimaksud, atau revisi undang-undang yang sudah ada, juga meliputi bagaimana seseorang yang menghadapi kematian di Rumah Sakit termasuk ICU dan diluar Rumah Sakit termasuk dirumah pasien, dipanti jompo atau hospis.

Upaya kesehatan paliatif yang menjadi pengetahuan dan dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat secara luas akan meningkatkan

“Peraturan perundangan di bidang kesehatan yang kurang berpihak pada lansia. Padahal jumlah lansia semakin besar, bagaimana nasib mereka. Jangan sampai menghadapi kematian dan makin menderita. Pelayanan paliatif dibutuhkan sehingga sebelum mati orang sakit bisa Bahagia,” ujar bapak tiga anak ini.

Orasi Prof Sutarno ini menandai dikukuhkannya ia sebagai guru besar di bidang Ilmu Hukum setelah perjalanan panjangnya sebagai dosen tetap UHT Surabaya.

Selain sebagai dosen senior Ilmu Hukum di Fakultas Hukum UHT Surabaya, ia juga aktif di Lembaga Pendidikan lain sebagai Mediator dan Konsiliator mulai tahun 2013 hingga sekarang.

Pada tahun 1982 selain menjadi dokter spesialis kelautan dan pengawak Kapal Selam Koarmada II, Pada tahun 1998, Sutarno di percaya Kepala Staf Angkatan laut menjabat sebagai Kepala RSPAL dr Mintoharjo Jakarta.

Kemudian pada tahun 2000 dipercaya menjabat sebagai Kepala RSPAL dr Ramelan Surabaya dan di tahun 2001 menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut di bawah Mabes AL di Jakarta.

Setelah purna tugas di TNI AL tahun 2006, Tahun 2007 masuk kembali di area Pendidikan dan menjabat sebagai wakil Rektor 1 dan tahun 2008 menjabat sebagai Rektor Universitas Hang Tuah sampai tahun 2012.

Dan selanjutnya bertugas sebagai menjabat sebagai Ketua Pengurus, Yayasan Nala yang mengelola  pengelola 7 Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi, salah satunya adalah Universitas Hang Tuah.

“Saya jabatan aktif sudah selesai, jadi waktunya mendalami ilmu lebih banyak lagi,”ujarnya.

Butuh waktu 2,5 tahun bagi Prof Sutarno untuk menyelesaikan pengajuan perubahan golongan gelar prestasi akademiknya ini. Meskipun sudah dimudahkan dengan proses online, namun menurut Prof Sutarno ia memang membutuhkan waktu untuk mengurus pengajuan ini di sela kesibukannya.

“Saya mengajukan 2,5 tahun, ditolak sampai tiga kali. Sebenarnya tidak lama, saya yang mengurusnya telat,”candanya.

(Sulvi Sofiana)

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved