Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Minta Relaksasi Izin Pembangunan 

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) meminta relaksasi izin pembangunan rumah subsidi dan juga rumah non-subsidi.

Editor: sulvi sofiana
SURYA/SULVI SOFIANA
Wali Kota Batu membuka Rakerda ke-VI Apersi Jatim di Golden Tulip Holland Resort Batu, Kamis (18/11/2021). 

 SURYA WIKI, Batu - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) meminta relaksasi izin pembangunan rumah subsidi dan juga rumah non-subsidi. 

Pasalnya, peralihan dari Izin Membangun Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang merupakan bagian dari Undang-undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) ternyata belum bisa berjalan.

Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah mengungkapkan beranggotakan 3.500 pengembang, dan 300 anggota di Jatim.

Dan banyak anggotanya mengeluhkan pembangunan mengalami stagnasi karena aturan perizinan tersebut. 

Bahkan, disinyalir saat ini sudah terjadi kemandekan pasokan pembangunan rumah.

Menurut Junaidi, PBG merupakan amanat UU Cipta Kerja dan otomatis aturan IMB menjadi gugur.

Sayangnya, saat ini pemerintah daerah belum siap dan tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

"Kami harap akan adanya relaksasi PBG, apapun rekayasanya yang penting tidak melanggar hukum.

Kalau ini tidak dilaksanakan perkiraan saya satu tahun setengah backlog kebutuhan rumah yang tidak bisa diproduksi,"ungkapnya di sela Rakerda ke-VI Apersi Jatim di Golden Tulip Holland Resort Batu, Kamis (18/11/2021).

Menurutnya, aturan di pemerintah pusat tidak mudah diterapkan di sejumlah daerah karena ada peraturan pemerintah daerah.

Sehingga perizinan membutuhkan  waktu lebih dari setahun karena perubahan aturan ini.

"Perda-nya belum ada. Hasilnya banyak anggota kami yang proyeknya tertunda.

Untuk membuat Perda itu butuh waktu dan jika PBG belum bisa dilakukan maka produksi unit rumah atau pasokan akan terhambat," tegas Junaidi.

Junaidi menambahkan, kondisi perekonomian yang sudah membaik dan berjalan kondusif di tengah pandemi sejak awal tahun ini akan percuma. 

"Sektor properti itu menggerakkan perekonomian dan memiliki efek domino yang mendorong sektor lain bergerak," tandasnya.

Junaidi mengaku, anggota Apersi banyak yang kebingungan saat ini. Untuk itu, lanjut dia, Apersi berharap kepada lintas kementerian seperti Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kementerian ATR/BPN, Kementerian Investasi/BKPM yang mengurusi soal ini segera menyelesaikannya.

“Kita sebagai pengembang itu butuh kepastian, kepastian bisnis.

Menurut saya, bukan hanya pengembang saja yang terganggu bisnisnya, perbankan pun akan terganggu realisasi penyaluran kredit KPR-nya,” terangnya.

Ketua DPD Apersi Jatim, Makhrus Sholeh mengungkapkan banyak anggotanya yang mulai bulan Agustus 2021 tidak bisa melakukan penginputan data perizinan karena data error dan ditolak.

 " Kami berharap sistem OSS (Online Single Submission) PBG bisa direlaksasi. Jadi, masih ada jeda 6 bulan untuk transisi perizinan berjalan,"urainya.

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved