Pemkab Sidoarjo Raih Penghargaan BKN Award 2021

Pemkab Sidoarjo meraih penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk penilaian instansi pengelola kepegawaian terbaik dalam BKN Award 2021.

Editor: sulvi sofiana
SURYA/MOHAMMAD TAUFIK
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor saat menerima BKN Award 2021 

SURYA WIKI, Surabaya -Pemkab Sidoarjo meraih penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk penilaian instansi pengelola kepegawaian terbaik dalam ajang penghargaan BKN Award 2021.

Kabupaten Sidoarjo meraih peringkat II atas capaian dalam penilaian kompetensi. 

Penghargaan ini diterima langsung oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dari Kepala BKN Bima Haria Wibisana di gedung Negara Grahadi, Jumat (26/11/2021).

Menurut Gus Muhdlor, panggilan Ahmad Muhdlor, penghargaan tersebut sebagai bentuk pengakuan pemerintah pusat atas komitmen dan konsistensi pelaksanaan manajemen ASN di Kabupaten Sidoarjo yang dinilai makin baik.

"Alhamdulillah kerja keras kita dalam membenahi pengelolaan SDM di lingkungan Pemkab Sidoarjo mendapat apresiasi yang baik. Penghargaan ini tentunya menjadi tonggak yang baik untuk pengelolaan SDM makin baik lagi," ujar Gus Muhdlor.

Sementara itu dalam kategori III Penilaian kompetensi, Kabupaten Tegal menjadi pemerintah kabupaten tipe A yang meraih peringkat pertama. Kemudian disusul Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Sleman diperingkat ketiga.

Untuk diketahui pemberian BKN Award 2021 di dasarkan pada penilaian indeks implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penilaian indeks implementasi NSPK manajemen ASN sendiri meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan ASN, pengangkatan ASN, pangkat, jabatan, pola karier, pengembangan karier ASN, mutasi, penilaian kinerja, penggajian, tunjangan, dan fasilitasi, penghargaan, disiplin, cuti, kode etik, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua serta pensiun dan perlindungan.

Berdasarkan unsur penilaian Indeks NSPK Manajemen tersebut, BKN menetapkan 5 kategori penilaian BKN Award 2021.

Antara lain kategori I yakni perencanaan kebutuhan, pelayanan pengadaan, kepangkatan dan pensiun.

Kategori II implementasi SAPK dan pemanfaatan CAT. Kategori III penilaian kompetensi.

Kategori IV implementasi penilaian kinerja dan Kategori V yakni komitmen pengawasan dan pengendalian.

 

(Mohammad Taufik)

Ikuti kami di
KOMENTAR
1754 articles 182 0

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.


Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved