Prof Sutinah Jelaskan Tiga Diskriminasi pada Pekerja Outsourcing

Prof Dr Sutinah Dra MS dalam risetnya menyoroti Kapitalisme dan Ancaman Eksploitasi pada buruh outsourcing

Editor: sulvi sofiana
Humas Unair
Prof Dr Sutinah Dra MS 

SURYA WIKI, SurabayaProf Dr Sutinah Dra MS dalam risetnya menyoroti Kapitalisme dan Ancaman Eksploitasi. Khususnya mengenai upaya pemenuhan hak dan perlindungan bagi buruh outsourcing di Indonesia.

“Di era persaingan usaha yang semakin kompetitif, perusahaan fokus pada pekerjaan yang menjadi bisnis inti (core business). Sedangkan pekerjaan lain yang sifatnya penunjang dilimpahkan ke pihak lain (outsourcing, Red). Ini menjadi strategi perusahaan untuk meningkatkan keuntungan, dan mengembangkan investasi,” ujar Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang ke-19 ini.

Prof Sutinah, sapaannya, menerangkan, sedikitnya terjadi tiga bentuk diskriminasi dalam hubungan kerja kontrak dan outsourcing di berbagai perusahaan. Pertama, diskriminasi usia dan status perkawinan. Diskriminasi upah dan kesejahteraan. Serta terakhir, diskriminasi hak berserikat.

Wanita yang mendapat gelar guru besar setelah 39 tahun mengabdi sebagai pendidik di UNAIR sejak tahun 1982 ini menjelaskan meski outsourcing dinilai merugikan buruh karena upah yang rendah dan bersifat diskriminatif.

Namun disisi lain angka pengangguran yang sangat tinggi menjadi alasan bagi pemerintah untuk melegalkan outsourcing. Sistem outsourcing juga menjadi alternatif terbaik bagi para fresh graduate untuk mencetak pengalaman kerja.

Menurut wanita kelahiran Kulon Progo tahun 1958 itu, pekerja semestinya tidak dianggap memiliki keunggulan komparatif. Namun harus diposisikan memiliki keunggulan kompetitif dan berdaya saing tinggi.

“Itulah yang seharusnya menjadi peran negara melindungi para pekerja dengan memberikan bekal keterampilan dan keahlian. Sehingga pekerja memiliki kualitas dan mampu bersaing,” tutur Prof Sutinah.

“Tetapi fakta yang terjadi malah sebaliknya. Sejumlah perusahaan memanfaatkan momen pandemi untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan tertentu. Padahal perusahaan tetap melakukan aktivitas produksi sebagaimana mestinya,”urainya.

Penarikan investasi demi devisa memang akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi negara. Namun jika hal itu tidak didukung fondasi sosial yang kuat (kesejahteraan dan perlakuan adil bagi para pekerja, Red), maka dalam jangka panjang bukan tidak mungkin akan menjadi bumerang yang menggoyah ketahanan ekonomi negara.

“Investasi dan bantuan asing memang sangat penting untuk pembangunan. Meski begitu, kami sangat berharap bahwa pemerintah hendaknya tetap berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada pekerja,” tutupnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR
2050 articles 182 0

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.


Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved