Ikhsan Resmi Jabat Sekda Kota Surabaya, Begini Instruksi Wali Kota Eri Cahyadi

Ikhsan dilantik sebagai Sekda setelah menyelesaikan seluruh proses seleksi. Baik oleh tim panitia seleksi (pansel)

Editor: sulvi sofiana
SURYA/Bobby Constantine Koloway
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi resmi melantik Ikhsan sebagai Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Rabu (25/1/2023). 

SURYA WIKI, Surabaya - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi resmi melantik Ikhsan sebagai Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Rabu (25/1/2023). Ada sejumlah tugas yang nantinya harus diselesaikan oleh Ikhsan.

Ikhsan dilantik sebagai Sekda setelah menyelesaikan seluruh proses seleksi. Baik oleh tim panitia seleksi (pansel) serta persetujuan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Mantan Inspektur Pemkot Surabaya ini menyisihkan calon Sekda yang lain, di antaranya Lilik Arijanto (Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya), dan R Rachmad Basari (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya).

"Pak Ikhsan nilainya yang paling tinggi. Sehingga, hari ini bisa terlantik Sekda Kota Surabaya," kata Wali Kota Eri seusai pelantikan.

Usai dilantik, ada sejumlah tugas yang harus diselesaikan Ikhsan sebagai Sekda definitif. Hal ini akan tertuang dalam kontrak kinerja yang akan ditandatangani bersama surat pernyataan.

Di antaranya, menyangkut penurunan kemiskinan, pengangguran, stunting, angka kematian ibu dan anak, hingga gini ratio di Surabaya. Serta, penyelesaian permasalahan dari pejabat sebelumnya.

Misalnya, temuan dari pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Temuan dari Inspektorat terhadap pejabat, termasuk Wali Kota sebelum saya (harus diselesaikan). Masa sampai saat ini nggak mari-mari (tidak selesai?)," katanya.

Sekda yang baru harus segera menyelesaikan segala temuan untuk bisa disampaikan kembali kepada BPK. "Seharusnya, bisa disampaikan ke BPK kembali untuk dikoreksi, betul apa tidak?," katanya.

Menurutnya, penyelesaian temuan tersebut penting untuk menyukseskan sebuah program Pemkot. "Kalau tidak bisa diselesaikan, dan harus dibuatkan payung hukum, maka bisa dibuat Perwali (Peraturan Wali Kota)," katanya.

Sekda harus bisa membantu pekerjaan Wali Kota membuat sistem pemerintahan yang baik. Sehingga, tidak meninggalkan masalah untuk pemimpin di periode selanjutnya.

Kontrak kinerja tersebut akan dievaluasi tiap tahun. "Sekda seperti halnya Kepala Dinas, akan menandatangani kontrak kerja," katanya.

"Kalau kontrak tak terpenuhi, maka akan ada seleksi sekda baru. Sedangkan kalau kontrak terpenuhi maka akan diperpanjang kembali. Maksimal sampai 3 tahun," katanya.

Wali Kota berharap, sejumlah tugas tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Apalagi, track record Ikhsan yang cukup positif selama mengemban berbagai jabatan di Pemkot.

Di antaranya, Ikhsan yang membuat program transparansi keuangan, pencegahan pungli, hingga menerima laporan soal pegawai bermasalah melalui aplikasi. "Beliau menciptakan sesuatu yang baru," kata Cak Eri.

"Misalnya, audit secara aplikasi. Memunculkan nomor laporan Pungli. Serta, mendampingi OPD saat menyelesaikan laporan ke BPK," katanya.

Bahkan, terobosan ini pun tak hanya diakui olehnya. "Beliau pernah menjadi yang terbaik saat mengikuti Diklatpim di antara semua peserta. Beliau masuk lima besar terbaik," katanya.

Dengan dilantiknya Ikhsan, maka posisi Sekda definitif telah terisi. Sebelumnya, posisi Sekda Kota Surabaya diisi Plt Sekda Kota Surabaya Erna Purnawati sejak Oktober 2022.  Erna juga menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Erna mengisi jabatan Sekda yang sebelumnya diisi Hendro Gunawan. Hendro menjabat Sekda sejak 2013 di masa pemerintahan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Balai Kota Surabaya bersamaan dengan pelantikan sejumlah camat, lurah, dan beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya. 

(Bobby Constantine Koloway)

Ikuti kami di
KOMENTAR
2106 articles 182 0

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.


Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved