DPD APERSI Jatim Sampaikan Aspirasi ke DPD RI, Soroti Perda BPHTB hingga Masalah Mafia Tanah

“Panjang dan tidak efisiennya perizinan membuka peluang besar untuk korupsi dengan alasan percepatan dan pemudahan,” tegasnya 

Masalah serius lainnya adalah terkait pelayanan Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

APERSI mengungkap adanya kasus pemblokiran tanah milik anggota oleh BPN tanpa alasan yang jelas. Mereka bahkan menduga adanya keterlibatan mafia tanah. 

“Tindakan tersebut membuat anggota kami mengalami kerugian besar dan terancam tidak dapat melanjutkan usaha perumahannya,” urainya.

Amnari, Ketua Bidang Perijinan dan Pertanahan DPP Apersi juga menyampaikan keluhan pemanggilan terhadap sejumlah anggota APERSI oleh kepolisian karena belum memiliki dokumen seperti SIPA dan IMB. 

Menurut APERSI, permasalahan itu seharusnya menjadi domain pembinaan oleh pemerintah daerah, bukan ranah pidana. 

“Upaya pidana seharusnya ‘ultimum remidium’ atau upaya terakhir setelah pembinaan tidak dihiraukan oleh pelaku usaha,” tegasnya.

Sementara itu, Adi dharma Wakil Ketua Umum DPP Apersi menambahkan setelah RDPU bersama Komis V DPR RI, Asosiasi Perumahan mengapresiasi peningkatan kuota FLPP dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit di tahun 2025. 

"Di masa Penyampaian Aspirasi ini, melalui DPD RI dari Perwakilan Jawa Timur berharap penambahan kuota tersebut dapat dinikmati khususnya oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang Non Fixed Income seperti Petani, Nelayan, Ojek Online dan lainnya, yang dalam kacamata Perbankan seringkali tidak memenuhi kualifikasi sebagai Debitur, sehingga mereka tetap ber kesempatan memiliki rumah,"pungkasnya. 

Dalam pertemuan penyampaian aspirasi tersebut, hadir pula perwakilan dari DPP dan DPD APERSI, Agus Tri Yono, Mega Ratu, dan Ahmad Djunaedi Fanni. 

Mereka berharap agar seluruh aspirasi tersebut dapat diteruskan kepada pihak-pihak terkait guna mendukung kelancaran pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Jawa Timur.